1. Max (1972), Decision Making is commanly difined as choosing from among alernatives (pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif).
2. Shull (1970:67) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses kesadaran manusia terhadap fonumena individual maupun sosial berdasarkan kejadian faktual dan nilai pemikiran, yang mencakup aktivitas perilaku pemilihan satu atau bebrapa alternatif sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
3. George R Terry dalam Igbal Hasan (2002:9), Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.
4. S.P Siagian dalam Iqbal Hasan (2002:10), Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi  dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

1. Keadaan internal organisasi , keadaan ini bersangkut paut dengan apa yang ada dalam organisasi tersebut yang meliputi dana yang tersedia, keadaan sumber daya manusia, kemampuan karyawan, kelengkapan dan peralatan organisasi dan struktur organisasi.
2. Keadaan eksternal organisasi, keadaan ini bersangkut paut dengan apa yang ada diluar organisasi, seperti keadaan ekonomi, sosial politik, hukum dan budaya.
3. Tersedianya informasi yang diperlukan, informasi yang diperlukan haruslah lengkap dan memiliki sifat-sifat tertentu sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkualitas dan baik.
4. Kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan, hal ini meliputi : kebutuhan, intelegensi, keterampilan dan kapasitas penilaian.

No		Organisasi Privat	Organisasi Publik
1.	Tujuan	Laba	Non laba
2.	Penggunaan Informasi	Bisnis	Pelayanan
3.	Pengambilan keputusan	Srategis Bisnis	Demokratis

Sistem Informasi Manajemen (SIM) (Management Information System, MIS) adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif.
Tujuan Umum

• Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
• Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
• Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dam dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).

Proses Manajemen

Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas:

• Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.
• Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari peretempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.
• Pengambilan Keputusan, proses pemilihan diantara berbagai alternative disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih diantara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian.

Definisi Teori Organisasi menurut Herbert Simon
Menurut Herbert Simon and Gullet, yang merupakan ilmuwan yang mempelajari tentang persoalan organisasi mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pengorganisasian merupakan proses yang mana struktur suatu organisasi dibuat dan ditegakan. Proses ini meliputi ketentuan dari kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua sasaran organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis, dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggung jawab.
Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama.
Terdapat beberapa jenis tujuan dalam organisasi yang memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan maupun pengambilan keputusan, yaitu:
(a) Sasaran lingkungan, yaitu kondisi dimana suatu organisasi-organisasi lain yang terdapat pada lingkungannya
(b) Sasaran output, yaitu menunjukan bentuk dan banyaknya output yang akan dihasilkan oleh organisasi
(c) Sasaran sistem, yaitu berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan maintenance organisasi sendiri
(d) Sasaran produk menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen, sasaran ini menentukan jumlah, mutu, jenis, corak, dan karakteristik lainnya yang menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan
(e) Sasaran bagian (sub unit goal) yaitu menggambarkan sasaran dari suatu bagian atau suatu satuan unit kerja yang merupakan bagian dari unit organisasi.
Level-level yang Terdapat Pada Suatu Organisasi atau Institusi di bidang Sistem Informasi Manajemen/Perusahaan
-          TOP Management
Manajemen tingkat teratas dalam pengelompokkan level manajemen sistem informasi yang memiliki pergerakan dan pemikiran yang strategis sebagai penunjang aktivitas dan konektivitas suatu organisasi atau perusahaan.
-          MIDDLE Management
Manajemen tingkat menengah dalam pengelompokkan level manajemen sistem informasi yang memiliki pergerakan sebagai operator, connector, acceptor, dan accelerator. Yang bergerak pada bidang-bidang tertentu dalam menjalankan tugas masing-masing bagan.
-          FIRST Level Management
Manajemen tingkat bawah atau satu lebih rendah dibandingkan dengan Middle Management dalam pengelompokkan level manajemen sistem informasi yang memiliki peranan penting sebagai generator penggerak, penyuplai, dan spirit dalam menjalankan serta memimpin para staff untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing pada tiap-tiap bidang tertentu dalam memberikan suatu informasi atau produksi barang dan jasa.
-          Supporting Staff­
Suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dalam suatu bidang pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki fungsi sebagai penggerak langsung dan penyaji produk berupa barang, jasa dan juga informasi. Staff berfungsi sebagai pendukung penuh pada kinerja management yang ada.
Teori-teori Permasalahan dalam Organisasi
Teori yang diungkapkan oleh Herbert Simon merupakan teori modern yang ditandai dengan lahirnya gerakan contingency yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan :
“ The theory of Organization need more shallow principles and too simple for knowledges about telling conditions that under of it which is applying princples competetive with each other.”
            Yang artinya :  
“ Teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing.”
Herbert Simon mengungkapkan suatu teori yang lain, yaitu :
“ Moreover the comptible of hierarchy in the organization, then the problem that have been done in the organization moreover unstructured.”
            Yang artinya :
“ Semakin tinggi hierarki (tingkatan) dalam suatu organisasi, maka persoalan yang terdapat dalam organisasi tersebut makin tidak terstruktur.”
Dalam pandangan struktural organisasi diperlukan adanya koordinasi pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sebuah struktur organisasi mempunyai tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu; kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas mempetimbangkan tingkat differensasi atau perbedaan yang ada dalam organisasi yang meliputi tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarkhi organisasi, serta tingkat sejauhmana unit-unit organisasi tersebar secara menyeluruh. Kompleksitas pada sebuah organisasi dipengaruhi oleh besar kecilnya organisasi tersebut, semakin besar kekuatan sebuah organisasi maka akan semakin kompleks juga struktur organisasi yang ada di dalamnya.
Formalisasi merupakan tingkatan pada sejauhmana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Dengan struktur organisasi yang besar, maka akan semakin sulit mengawasi dan mengendalikan para anggota organisasi di dalam efektifitas kinerja organisasi. Untuk itu, diperlukan adanya peraturan dan pedoman operasional standar organisasi dalam performansi kerja dari para anggota organisasi, baik di tingkat bawahan maupun pada tingkat manajer.
Fungsi organisasi merupakan pemanfaatan dan pengerahan segala sumber daya (pikiran, kemauan, perasaan dan tenaga) untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari langkah-langkah kegitan organisasi, maka yang dimaksud fungsi-fungsi organisasi mencakup sumber masukan (input), proses, dan keluaran (output) dengan melibatkan feedback sebagai kontrol.
Menurut Simon, dalam pemecahan masalah akan terlibat dalam beberapa hal, yaitu :
-          Aktivitas Intelijen ( Mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi didalam lingkungan ).
-          Aktivitas Perancangan ( Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan ).
-          Aktivitas Pemilihan ( Memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia ).
-          Aktivitas Peninjauan ( Menilai pilihan-pilihan masa lalu ).
Selanjutnya, teori manajemen ini akan dikemukan oleh G. Anthony dan Michael S. Scott Morton (keduanya merupakan profesor MIT) yang dikenal dengan istilah Sistem Pendukung Pengambil Keputusan (Deciasion Support System-DSS). Suatu sistem pendukung pengambil keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. DSS sebagai sebuah sistem yang memberikan dukungan kepada seorang manajer, atau kepada sekelompok manajer yang relative kecil yang bekerja sebagai tim pemecah masalah, dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu. Informasi tersebut diberikan oleh laporan berkala, laporan khusus, maupun output dari model matematis. Model tersebut juga mempunyai kemampuan untuk memberikan saran dalam tingkat yang bervariasi.
Struktur Masalah dalam Suatu Manajemen Organisasi atau Perusahaan beserta Contoh Konkritnya
            Terdapat permasalahan yang terjadi dalam suatu instansi baik berupa organisasi ataupun perusahaan. Dan dalam tiap-tiap permasalahan tersebut terdapat adanya tingkatan-tingkatan tertentu, antara lain :
-          Unstructured Problems
Adalah tingkatan permasalahan pada level TOP Manajemen yang sifatnya tidak terstruktur namun memiliki karakteristik yang khas dalam kompleksitas masalah yang ada. Tidak akan diketahui oleh pihak lain dan dapat menjadi rahasia suatu organisasi atau perusahaan. Masalah yang terjadi sangatlah rumit untuk diatasi.
è Marketing Problems (Masalah Pemasaran)
Permasalahan dalam hal pemasaran merupakan hal yang sulit diketahui terutama bagaimana cara pengelolaan produksi dan penyebaran, apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat konsumen saat ini, dan dimana lokasi-lokasi yang strategis. Seorang manajer perlu memahami dan mempelajari betul betapa susahnya menyelesaikan masalah seperti ini. Cara yang perlu digunakan manajer tingkat TOP atau level atas adalah menciptakan suatu produk dan jasa yang digemari oleh semua khalayak konsumen. Pengelolaan yang spesifik dan persebaran dengan lokasi yang strategis perlu dilakukan agar tidak terjadi kesinambungan dalam polemik masalah tersebut.
è Human Resource Problems (Masalah Sumber Daya Manusia)
Ada kalanya seorang manajer kelas atas memiliki masalah dalam hal pemanfaatan SDM dalam organisasi atau perusahaan yang dikelolanya, masalah yang terjadi adalah seringnya missed-communication dengan manajer dibawahnya atau bahkan dengan relasi-relasinya. Bagaimana manajer harus bisa mengatur SDM dalam jumlah banyak dan mengimbanginya dengan produktivitas ketenagakerjaan yang teratur dan tertib. 
è Manufacturing Problems (Masalah Penghasilan)
Suatu instansi, organisasi atau perusahaan yang menghasilkan produk, jasa atau informasi mengalami masalah dalam hal hasil tersebut, dalam artian bahwa apa yang telah dibuat terkadang tidak membuat para konsumen puas. Hal tersebut yang menjadikan seorang manajer kerepotan untuk membuat inovasi yang unik dan menarik konsumen agar tidak merugikan produktivitas perusahaan
è Financial Problems (Masalah Pendapatan)
Penghasilan per bulan adalah hasil yang wajib diberikan oleh instansi atau perusahaan kepada para SDM sebagai upah hasil jerih payah mereka, namun seringkali para SDM atau buruh menuntut upah dinaikkan, inilah yang menjadikan masalah pendapatan kian memburuk. Hasil kesepakatan bersama terkadang tidak menguntungkan sepihak. Dan sebagai seorang manajer harus dapat memutar otaknya agar tidak kehilangan SDM yang bermanfaat dan tidak mengurang pula hasil produksinya.
-          Semi-structured Problems
Adalah tingkatan permasalahan yang cukup kompleks dan sedikit rumit dalam penyelesaiannya dengan struktur yang terlihat semu karena permasalahan ini dimiliki oleh para Manajer Madya atau posisi manajemen level menengah. Dimana pada permasalahan ini korelasinya terkadang kacau karena bergantung pada baik-buruknya seorang manajer mengkomunikasikan antara pihak yang satu dengan yang lain atau sebagai perantara yang komunikan.
è Marketing Problems (Masalah Pemasaran)
Permasalahan pada pemasaran yang terjadi pada manajer Madya atau pada pengelolaan Middle Management terkait pada hal yang subjektif antara para pimpinan staff bidang pemasaran dengan penangggungjawab pemasaran (Leader Staff Marketing). Manajer Madya harus mampu sebagai penengah dan perantara yang terjadi akibat tidak adanya koordinasi yang baik terhadap beberapa pihak.
è Human Resource Problems (Masalah Sumber Daya Manusia)
Persoalan ini terjadi dan sering bilamana seorang manajer Madya tidak mampu mengelola dan mengkoneksikan antara lawatan para pimpinan staff di suatu bidang dengan beberapa bidang yang lain atau mendiamkan masalah yang ada akan menimbulkan efektivitas pada SDM ketenagakerjaan yang kacau. Perlu diwaspadai sebab dapat mengurangi efisiensi kerja secara maksimal.
è Manufacturing Problems (Masalah Penghasilan)
Penghasilan produksi yang dimiliki suatu instansi organisasi atau perusahaan terkadang mengalami kendala tertentu dalam pengelolaannya. Seorang manajer Madya harus mampu memiliki strategi yang jitu agar penghasilan produksi barang, jasa, dan informasi ada secara maksimal. Rata-rata mengalami penurunan, namun terkadang sebaliknya mengalami kenaikan. Konvensi yang terjadi adalah bagaimana cara seorang manajer Madya dapat mengatasi masalah pada penghasilan produk perusahaan yang berlebih namun kurang diminati para konsumen. Jalan keluar haruslah dicari dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
è Financial Problems (Masalah Pendapatan)
Pendapatan para karyawan yang seringkali mendapat komplain dari para pimpinan staff terkadang berujung pada tindakan anarkis para buruh atau karyawan yang tidak dapat menerima pendapatan mereka yang dinilai minim dan tidak sepadan dengan hasil jerih payah mereka. Sebagai manajer Madya haruslah mampu menjembatani permasalahan ini karena pengawasan dan tanggungjawab masalah ini hanya dapat dikomunikasikan kepada para atasan untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Sebagai penengah dalam suatu problematik, maka harus adil dan tidak memihak siapapun.   
-          Structured Problems
Adalah tingkatan permasalah yang tidak begitu rumit dalam penanganannya, namun fleksibilitas kurang dan sering terjadi didalam suatu organisasi atau instansi suatu perusahaan. Permasalahan ini muncul dan dihadapi oleh para manajer suatu bidang atau First Level Management. Permasalahan ini terlihat dan terstruktur karena berkaitan langsung dengan para staff atau para pekerja.
è Marketing Problems (Masalah Pemasaran)
Persebaran produk barang dan jasa serta informasi tertentu yang dimiliki suatu instansi organisasi atau perusahaan menjadi tanggungjawab langsung para pimpinan staff atau manajer bidang tertentu. Sebagai seorang manajer haruslah tahu dan pandai menemukan lokasi yang strategis, banyak minat konsumen, dan tahu harga saing dalam pemasaran yang ada.
è Human Resource Problems (Masalah Sumber Daya Manusia)
Pemberdayaan SDM adalah salah satu faktor kemajuan organisasi atau perusahaan untuk dijadikan sebagai tenaga kerja yang ahli pada bidangnya merupakan tanggungjawab langsung Manajer staff bidang tertentu. Namun, masalah yang sering terjadi adalah penempatan SDM yang tidak sesuai bidangnya dan berakibat pada menghambatnya produktivitas instansi organisasi atau perusahaan. Perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan tertentu didalamnya.
è Manufacturing Problems (Masalah Penghasilan)
Penghasilan produk barang, jasa, maupun informasi yang terjadi langsung merupakan tanggungjawab seorang Manajer Staff atau First Level Management yang mana acapkali terjadi persoalan yang tidak sesuai dengan pemikiran atau strategi yang dimiliki dalam menangani persoalan tertentu. Terkadang produktivitas berlebih namun minat konsumen kurang, atau sebaliknya produktivitas tidak mampu mengatasi permintaan para konsumen. Maka, wajib dan harus mampu memikirkan kembali serta memiliki strategi yang ampuh bagaimana cara menanggulanginya.
è Financial Problems (Masalah Pendapatan)
Pendapatan merupakan hak bagi para pekerja atau semua faktor SDM yang ada diperusahaan atau organisasi tertentu sebagai ganti jerih payah mereka. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah protes para pekerja mengenai gaji yang minim, sebagai manajer yang ahli maka harus memikirkan apa yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaian agar pendapatan mereka tidak berakibat dalam merugikan perusahaan atau organisasi tersebut. Serta mampu bertindak dalam konsolidasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara bawahan dengan pihak yang lebih atas.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Bagi Perusahaan

1. Cost leadership (keunggulan biaya) – menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya rendah.
2. Product differentiation (perbedaan produk) – mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing.
3. Innovation – menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi atau mendistribusi produk dan jasa.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

PENGANTAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Masyarakat Pra – Informational

Masyarakat Informational

KOMPONEN DAN STRUKTUR

* Batch Procesing (Proses Pengelompokan)

Mengapa Perilaku Organisasi Penting Untuk Dipelajari ?

E- Government: Munuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia

• December 7th, 2011
• Posted in Kuliah
• Write comment
•  

Negera Indonesia adalah negera besar . Salah satu negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara ini memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km2 yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Luas wilayah yang demikian besarnya masih terbagi-bagi menjadi belasan ribu kepulauan dengan akses ke daerah satu dengan daerah lain tidak selalu mudah. Hal ini disebabkan karena pembangunan diberbagai aspek kehidupan, khususnya pembangunan dalam bidang transportasi belum merata menjangkau ke semua daerah. Tidak hanya itu, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dengan tingkat heterogenitas suku, budaya, agama, dan ras yang tinggi. Kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan birokrasi di Indonesia.
Negara yang memiliki sekitar 13.487 pulau ini beribu kota di Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, Pulau Jawa menjadi salah satu pusat peradaban, moderenisasi, dan pemerintahan. Maka tidaklah heran segala aktivitas vital yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara terpusat di Pulau Jawa. Keadaan demikian tentu menjadi penghalang bagi masyarakat-masyarakat non-Pulau Jawa untuk mengakses berbagai kepentingannya sebagai warga negara, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan birokrasi. Maka sejak reformasi yang bergulir pada tahun 1998 Indonesia mengubah dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Maksud dari perubahan ini adalah , pemerintah berharap pelayanan publik di daerah akan semakin baik dengan menggali keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Sehingga kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan benar-benar merepresentasikan harapan dan karakteristik masing-masing daerah. Sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi birokrasi yang dicita-citakan dapat tercapai.
Namun pada kenyataannya, desentralisasi yang dicita-citakan akan memberikan pelayanan publik yang maksimal di seluruh wilayah Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain permasalahan baru muncul, desentralisasi justru menjadi celah berkembangnya tindakan korupsi yang semakin merajalela. Jika pada sistem sentralistik, cenderung pejabat pusat yang melakukan tindak pidana korupsi karena kewenangannya yang tidak terbatas, sedangkan pada sistem desentralisasi pejabat daerah pun dapat melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi mengingat mereka kini juga memiliki kekuasaan yang besar pada proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pelayanan publik.
Maka tidaklah heran, apabila kita pernah mendengar bahwa semboyan para birokrat Indonesia adalah “kalau bisa sulit kenapa dipermudah?”. Karena dengan semboyan tersebut maka setiap aspek penyelenggaraan negara terutama dalam hal pelayanan publik dapat digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang tambahan bagi Sang Birokrat. Masyarakat yang mendapat pelayanan yang cepat dan baik adalah mereka yang mau membayar pungutan-pungutan liar. Sedangkan yang tidak mau membayar, akan cenderung dikesampingkan dan diperlambat. Akibatnya prinsip birokrasi yang seharusnya efektif dan efisien justru menjadi birokrasi yang sulit dan berbelit-belit.
Selain itu, sistem birokrasi yang dikelola masing-masing daerah juga tidak terintegrasi dengan baik dengan pemerintah pusat. Akibatnya pengawasan dan evaluasi peyelenggaran negara oleh pemerintah pusat di masing-masing daerah sangat lemah. Hal ini kembali menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Contoh yang sering kita dengar adalah masalah korupsi dalam hal pengadaan barang, baik dengan sistem lelang, tender, maupun sistem yang lainnya. Sebelum adanya e-procurenment sistem pengadaan barang tersebut cenderung dilakukan secara tertutup. Masyarakat pun juga memiliki tingkat keasadaran yang rendah dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Konsdisi demikian membuat sejumlah pejabat terkait dengan mudah melakukan deal-deal tertentu dengan pengusaha. Sehingga pengadaan barang yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan publik justru menjadi kesempatan untuk meraup keuntungan pihak atau kelompok tertentu. Akibatnya tidak jarang anggaran untuk proyek-proyek tertentu di daerah digelembungkan dari sewajarnya.
Dengan segala permasalahan yang semakin hari semakin rumit tersebut sudah selayaknya dilakukan reformasi birokrasi untuk menunjang terciptanya Good Governence yang dicita-citakan oleh hampir semua negara di dunia ini. Salah satu alternatif reformasi birokrasi tersebut adalah dengan memanfaat teknologi atau sistem informasi yang kini berkembang semakin cepat dan semakin canggih.
Gagasan e-Government
Perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan semakin beragamnya sistem informasi yang berkembang. Kondisi ini juga didukung oleh kemampuan finansial masyarakat yang semakin berkembang dari hari ke hari, maka sebagian besar masyarakat kini memiliki teknologi yang setidaknya akan memudahkan komunikasinya. Namun ternyata sistem informasi yang ada kini tidak hanya mempermudah hubungan antar individu saja tetapi juga mempermudah hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.
Salah satu konsep yang mempermudah hubungan tersebut adalah sistem E-Government. E-Government yang “juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Berdasarkan definisi dari World Bank, eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. (www.worldbank.org). Dalam prakteknya,eGovernment adalah penggunaan Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.”
Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi eGovernment adalah untuk menciptakan customer online dan bukan in-line. eGovernment bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu eGovernment juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. eGovernment dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. eGovernment juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari eGovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).
Di Indonesia, gagasan tentang E-Government ini mulai berkembang sejak tahun 2000-an. Pada saat itu berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah, baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. Melihat tingginya desakan untuk melakukan internetisasi serta semakin sadarnya pemerintah pentingnya birokrasi sebagai urat nadi pemerintahan dan birokrasi yang baik adalah yang efektif dan efisien maka tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum. Sedangkan dari pemerintah sendiri inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, eGovernment wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.
Meskipun masih relatif muda, namun sistemnya sudah cukup baik. Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik. Masih terdapat pulau-pulau E-Government yang terbentuk dalam NKRI dan memperlebar jurang integrasi database nasional.
Di balik kelemahan-kelemahan tersebut ternyata masih banyak pihak yang memperjuangkan akan tetap berjalannya e-goverenment. Pada tanggal 27 Juni 2005 Bambang Dwi Anggono, biasa di panggil Ibenk, membentuk mailing list egov-indonesia@yahoogroups.com tempat berdiskusinya para aktifis e-government Indonesia, pada pertengahan 2006 telah melibatkan hampir 400 aktifis di dalamnya. Mailing list egov-indonesia merupakan mailing list paling aktif diantara berbagai tempat diskusi egov dan berusaha menjebatani keterbatasan kemampuan daerah dan pusat melalui kebersamaan dan saling mendukung dengan mengesampingkan ego sektoral. Sinergi antara Akademisi, Bisnis dan Government diyakini akan mampu membawa E-Government ke arah yang lebih baik.
Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi
Terkait dengan sistem birokrasi Indonesia yang cenderung lambat dan berbelit-belit, maka kalangan tertentu mengemukakan pentingnya reformasi birokrasi. Kata reformasi diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization.
Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
Istilah efektivitas dan efisiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam sektor publik yakni pemerintah. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Apabila membicarakan efektivitas dan efisiensi maka harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.
Dalam pelayanan publik apabila kedua hal diperbandingkan maka efektivitas jauh lebih penting dari efisiensi. Suatu pelayanan publik yang tidak efisien masih dapat dimaklumi sepanjang pelayanan itu efektif bagi masyarakat (Putra :19).Efektivitas dapat dilihat dari 3 pendekatan yakni (Putra:22)
• Pendekatan Sasaran (goal approach), mengukur efektivitas dari segi output.
• Pendekatan Sumber (system resource approach), melihat dari inputnya
• Pendekatan Proses (process approach), yakni menekankan pada faktor internal organisasi publik, seperti efisiensi dan iklim organisasi.
Akan tetapi walaupun pelayanan publik lebih menekankan efektivitas daripada efeisiensi, dalam tataran praktis konsep efektivitas tidak dapat dipisahkan dari konsep efisiensi. Unsur efisiensi adalah salah satu determinan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan bisa dikategorikan efektif atau tidak sebagaimana pendekatan ketiga.
Sementara itu Birokrasi diartikan sebagai kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintah. Dalam pengertian selanjutnya birokrasi adalah pegawai pemerintah, yang menjalankan dan menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik, dan penerapan kebijakan pemerintah, yang biasanya disebut pegawai Sipil (Rozi:10). Dalam hal di Indonesia lebih dikenal dengan istiah Aparatur Pemerintah.
Birokrasi dalam pengertian keseharian selalu dimaknai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Tjokrowinoto:112). Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani orang banyak. Walaupun persepsi ini mengandung titik–titik kelemahan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. Pemaknaan birokrasi sebagai organ pelayanan bagi masyarakat luas tentu merupakan pemaknaan yang bersifat idealis, dan pemaknaan ideal terhadap fungsi pelayanan yang diperankan birokrasi tidaklah bisa menjelaskan orientasi birokrasi.
Lalu pertanyaanya bagaimana upaya yang dilakukan agar birokrasi mampu melaksanakan misi utama yakni memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Jawabannya harus dengan melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku / etika (the ethics being).
E-Government Terkait dengan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
Penggunaan TI ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. E-Government juga dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan Pemerintah.
E-Government merupakan sistem TI yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, e-Government, merupakan bentuk pemanfaatan TI untuk mendukung aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas internal maupun di lingkungan Pemerintah Daerah serta aktivitas pelayanan publik.
Pendayagunaan e-Government juga sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas di sini dapat diperoleh karena otonomi daerah lebih menekankan pada kedekatan pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daearah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efisiensi, efektifitas dan transparansi ini merupakan unsur yang penting dalam pengembangan e-Government, sehingga e-Government sangat sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Disamping itu, e-Government diharapkan dapat mendukung perbaikan produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan maupun peningkatkan petumbuhan ekonomi. Dengan demikian, untuk menghadapi era global ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun ketangguhan di segala bidang. Disamping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan oleh masyarakat, menjadikan pemerintah daerah harus kreatif di segala bidang dan mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada termasuk pendayagunaan e-Government.
Efektivitas dan efisiensi juga akan berkaitan erat dengan good governance. Istilah good governance mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin mengemuka pada tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah dengan negara-negara luar beserta lembaga-lembaga pemberi bantuan yang semakin menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Lembaga-lembaga pemberi donor baik yang bersifat multirateral maupun bilateral mengaitkan penerapan good governance dengan kebijakan pemberian bantuan. Good governance dijadikan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan baik berupa pinjaman (loan) maupun hibah (grant).
Governance merupakan tata pemerintahan, good governance adalah tata pemerintahan yang baik. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.
Menurut Bintoro, good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Lebih jauh, Bintoro menyatakan Pemerintah maenjadi agen perubahan (agent of change) dari suatu masyarakat (berkembang/developing) dalam negara berkembang. Selanjutnya, UNDP (1997) mendefinisikan good governance sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan-urusan negara, yang memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks dimana warga negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada di antara mereka (http://ww. mirror.undp.org/magnet/policy/ cahapter1.htm, 31/7/2009). Selain itu, menurut Effendi, (2000), istilah good governance juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Domai, 2009).
Good governance melebihi ruang lingkup e-Government. E-government didefenisikan sebagai penyampaian layanan dan informasi dari Pemerintah kepada publik menggunakan sarana elektronik. E-Goverment memungkinkan warga negara berkomunikasi antar mereka maupun dengan pemerintah, dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengekpresikan kebutuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan menggunakan e-Government sebagai sarana. Pendayagunaan e-Government, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dalam aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas intern dalam satu lembaga maupun antar lembaga pemerintah serta aktivitas pelayanan publik.
Dari berbagai definisi tersebut di atas, secara sederhana pemahaman mengenai good governance dapat dikatakan sebagai tata pemerintahan yang baik, dalam implementasinya tidak mudah untuk mengimplementasikan secara seragam. Namun demikian, pada hakekatnya keragaman makna tersebut memiliki kesamaan prinsip dan tujuan yakni terselenggaranya pemerintahan yang seimbang di antara semua komponen pelaku. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, ada ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan di antara mereka. Dengan proses seperti ini diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi antara pemerintah dan masyakat.
Tujuan dan Manfaat e-Government
Konsep e-Government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efekti,f dan transparan. Hal ini diperlukan mengingat semakin dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem. Selain itu seperti telah disebutkan di atas, e-Government ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang tercermin dari pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan demikian transparansi merupakan unsur penting untuk penerapan e-Government dalam pemerintahan yang modern karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang merupakan tanggungjawab dari aparatur negara.
Implementasi e-Government di instansi pemerintahan dapat membawa manfaat, antara lain :
• Pelayanan/service yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu pegawai kantor.
• Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan perasaan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak.
• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya misalnya data tentang sekolah, rumah sakit, dll.
• Pelaksananan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video konferensi. Bagi indonesia yang memiliki area yang luas hal akan sangat membantu. Koordinasi, tanya jawab, diskusi antar pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi yang sama, tidak lagi harus berkumpul di satu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.
Pendayagunaan e-Government bukan berarti menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain otomatisasi sistem, melainkan bertujuan lebih dalam dari itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum pendayagunaan e-Government. E-Government memerlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan bersinergi dengan masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.
Tidaklah mengherankan apabila negara yang dapat menjalankan e-Government sebagian besar adalah negara-negara maju karena dalam konteks e-Government seutuhnya bukanlah semata-mata hanya situs informasi. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informasi dari berbagai lembaga-lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara.
Keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan e-Government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan on-line akan tetapi lebih luas dari pada itu karena kinerja pada sektor publik juga akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Gupta & Jana (2003) berpendapat bahwa e-Government tidak lagi dilihat sebagai suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi semua negara yang bertujuan untuk lebik baik dan lebih efisien (Dhilon, 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan e-Government ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Pendayagunaan e-Government ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam administrasi pemerintahan dan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah.
Di era globalisasi, penerapan e-Government sangat penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antar pemerintah. Selain di Uni Eropa beberapa negara di Asia telah menggunakan e-Government untuk melaksanakan hubungan bilateral mereka. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan tujuan yang ingin dicapai mau tidak mau pemerintahan di Indonesia juga dituntut untuk menerapkan e-Government. Pada kondisi saat ini penggunaan e-Government sudah menjadi suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk kepentingan hal itu pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan government on-line secara efektif, serta mengintensifkan pendidkan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai pemerintahan di semua tingkatan.
Wujud Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dengan E-government
Mengingat kelebihan-kelebihan yang dimiliki e-government dibandingkan dengan sistem birokrasi tradisional maka e-government mulai banyak diterapkan di negara-negara di dunia, khususnya negara maju. Beberapa negara telah membuktikan keberhasilan mereka dalam memanfaatkan e-Government untuk mendukung good governance. Banyak negara telah menggunakan internet sebagai sarana pelayanan publik yang menghasilkan transparansi, akuntabilitas, adil (fair), efektif, dan dapat mengakomodasi partisipasi seluruh warga masyarakat. Sebagai contoh penyelenggaraan distance learning melalui internet yang dirancang khusus untuk meningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri di Mexico dan Kanada merupakan contoh bagaimana TI digunakan dalam mendukung upaya good governance (Wigrantoro, 2004).
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Accenture pada tahun 2001 negara yang telah menerapkan e-Government berdasarkan ranking secara berurutan, yaitu: Kanada, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Denmark, Inggris, Firlandia, Hong Kong, Jerman, Irlandia, Belanda, Perancis, Norwegia, Selandia Baru, Spanyol, Belgia, Jepang, Portugal, Malaysia, Italia, Afrika Selatan dan Meksiko (Setiawati, 2009)..
Beberapa contoh implementasi e-government yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dsb.
Sebagai studi komparatif, dapat kita simak penerapan e-Government di negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan e-Government dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area e-Government. Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting. (www.europa.eu.int). Dengan portalnya yang sangat besar kapasitasnya, para warga dapat melamar pekerjaan serta magang di institusi tersebut. Masih banyak lagi fasilitas yang diberikan melalui portalnya. Untuk memotivasi public service dalam melaksanakan e-Government, e-Europe awards (www.e-europeawards.org) dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi sharing experience dan mutual learning antar anggota Uni Eropa. Selain itu eGovernment di Eropa juga ditampilkan dengan memberikan fasilitas akses langsung ke portal pemerintahan negara anggota dan negara aplikan serta negara Eropa lainnya. Contoh best practice yang terdapat di Belanda antara lain administrasi bea cukai yang dapat dilakukan secara online sehingga dapat dikontrol dan mengurangi kasus suap. Di Inggris para warga negaranya dapat melakukan aplikasi dan pembaharuan paspor secara online. Sedangkan di Perancis, pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan oleh perusahaan asuransi telah dapat dilakukan secara online. Pemerintahan daerah Bonn di Jerman saat ini menyediakan pelayanan online berupa pendaftaran Taman Kanak-Kanak. Melalui portal online-nya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai seluruh TK di kota itu dan orang tua murid dapat mendaftar secara langsung untuk dihubungi melalui telepon.
Penerapan benchmarking process dan best practice dissemination Uni Eropa telah membuahkan hasil yang cukup fantastis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cap Gemini Ernst & Young terhadap penerapan e-Government di Eropa diperoleh bahwa 5 negara (Denmark, Perancis, Italia, Swedia dan Finlandia ) telah berhasil menerapkan pelayanan elektronik secara penuh untuk beberapa jenis pelayanan seperti pajak pendapatan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 86 % pelayanan publik di Uni Eropa telah tersedia secara online.
Selain itu suksesnya e-Government di Eropa merupakan kontribusi kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik e-Government itu sendiri. Soft policy berupa kebijakan Open Method Coordination pada e-Government Eropa yang dimulai dengan visi yang luas dan jelas dan diikuti dengan dissemination, proses benchmarking, monitoring berkala, evaluasSISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PERANAN NYA DALAM OPERASIONAL PERUSAHAAN
Sistem Informasi Manajemen (SIM) (Management Information System, MIS) adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif.
Tujuan Umum

• Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
• Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
• Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dam dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).

Proses Manajemen

Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas:

• Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.
• Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari peretempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.
• Pengambilan Keputusan, proses pemilihan diantara berbagai alternative disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih diantara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian.

Definisi Teori Organisasi menurut Herbert Simon
Menurut Herbert Simon and Gullet, yang merupakan ilmuwan yang mempelajari tentang persoalan organisasi mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pengorganisasian merupakan proses yang mana struktur suatu organisasi dibuat dan ditegakan. Proses ini meliputi ketentuan dari kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua sasaran organisasi, pengelompokan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis, dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggung jawab.
Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama.
Terdapat beberapa jenis tujuan dalam organisasi yang memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan maupun pengambilan keputusan, yaitu:
(a) Sasaran lingkungan, yaitu kondisi dimana suatu organisasi-organisasi lain yang terdapat pada lingkungannya
(b) Sasaran output, yaitu menunjukan bentuk dan banyaknya output yang akan dihasilkan oleh organisasi
(c) Sasaran sistem, yaitu berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan maintenance organisasi sendiri
(d) Sasaran produk menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen, sasaran ini menentukan jumlah, mutu, jenis, corak, dan karakteristik lainnya yang menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan
(e) Sasaran bagian (sub unit goal) yaitu menggambarkan sasaran dari suatu bagian atau suatu satuan unit kerja yang merupakan bagian dari unit organisasi.
Level-level yang Terdapat Pada Suatu Organisasi atau Institusi di bidang Sistem Informasi Manajemen/Perusahaan
-          TOP Management
Manajemen tingkat teratas dalam pengelompokkan level manajemen sistem informasi yang memiliki pergerakan dan pemikiran yang strategis sebagai penunjang aktivitas dan konektivitas suatu organisasi atau perusahaan.
-          MIDDLE Management
Manajemen tingkat menengah dalam pengelompokkan level manajemen sistem informasi yang memiliki pergerakan sebagai operator, connector, acceptor, dan accelerator. Yang bergerak pada bidang-bidang tertentu dalam menjalankan tugas masing-masing bagan.
-          FIRST Level Management
Manajemen tingkat bawah atau satu lebih rendah dibandingkan dengan Middle Management dalam pengelompokkan level manajemen sistem informasi yang memiliki peranan penting sebagai generator penggerak, penyuplai, dan spirit dalam menjalankan serta memimpin para staff untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing pada tiap-tiap bidang tertentu dalam memberikan suatu informasi atau produksi barang dan jasa.
-          Supporting Staff­
Suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dalam suatu bidang pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki fungsi sebagai penggerak langsung dan penyaji produk berupa barang, jasa dan juga informasi. Staff berfungsi sebagai pendukung penuh pada kinerja management yang ada.
Teori-teori Permasalahan dalam Organisasi
Teori yang diungkapkan oleh Herbert Simon merupakan teori modern yang ditandai dengan lahirnya gerakan contingency yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan :
“ The theory of Organization need more shallow principles and too simple for knowledges about telling conditions that under of it which is applying princples competetive with each other.”
            Yang artinya :  
“ Teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing.”
Herbert Simon mengungkapkan suatu teori yang lain, yaitu :
“ Moreover the comptible of hierarchy in the organization, then the problem that have been done in the organization moreover unstructured.”
            Yang artinya :
“ Semakin tinggi hierarki (tingkatan) dalam suatu organisasi, maka persoalan yang terdapat dalam organisasi tersebut makin tidak terstruktur.”
Dalam pandangan struktural organisasi diperlukan adanya koordinasi pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sebuah struktur organisasi mempunyai tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu; kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas mempetimbangkan tingkat differensasi atau perbedaan yang ada dalam organisasi yang meliputi tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarkhi organisasi, serta tingkat sejauhmana unit-unit organisasi tersebar secara menyeluruh. Kompleksitas pada sebuah organisasi dipengaruhi oleh besar kecilnya organisasi tersebut, semakin besar kekuatan sebuah organisasi maka akan semakin kompleks juga struktur organisasi yang ada di dalamnya.
Formalisasi merupakan tingkatan pada sejauhmana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Dengan struktur organisasi yang besar, maka akan semakin sulit mengawasi dan mengendalikan para anggota organisasi di dalam efektifitas kinerja organisasi. Untuk itu, diperlukan adanya peraturan dan pedoman operasional standar organisasi dalam performansi kerja dari para anggota organisasi, baik di tingkat bawahan maupun pada tingkat manajer.
Fungsi organisasi merupakan pemanfaatan dan pengerahan segala sumber daya (pikiran, kemauan, perasaan dan tenaga) untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari langkah-langkah kegitan organisasi, maka yang dimaksud fungsi-fungsi organisasi mencakup sumber masukan (input), proses, dan keluaran (output) dengan melibatkan feedback sebagai kontrol.
Menurut Simon, dalam pemecahan masalah akan terlibat dalam beberapa hal, yaitu :
-          Aktivitas Intelijen ( Mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi didalam lingkungan ).
-          Aktivitas Perancangan ( Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan ).
-          Aktivitas Pemilihan ( Memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia ).
-          Aktivitas Peninjauan ( Menilai pilihan-pilihan masa lalu ).
Selanjutnya, teori manajemen ini akan dikemukan oleh G. Anthony dan Michael S. Scott Morton (keduanya merupakan profesor MIT) yang dikenal dengan istilah Sistem Pendukung Pengambil Keputusan (Deciasion Support System-DSS). Suatu sistem pendukung pengambil keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. DSS sebagai sebuah sistem yang memberikan dukungan kepada seorang manajer, atau kepada sekelompok manajer yang relative kecil yang bekerja sebagai tim pemecah masalah, dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu. Informasi tersebut diberikan oleh laporan berkala, laporan khusus, maupun output dari model matematis. Model tersebut juga mempunyai kemampuan untuk memberikan saran dalam tingkat yang bervariasi.
Struktur Masalah dalam Suatu Manajemen Organisasi atau Perusahaan beserta Contoh Konkritnya
            Terdapat permasalahan yang terjadi dalam suatu instansi baik berupa organisasi ataupun perusahaan. Dan dalam tiap-tiap permasalahan tersebut terdapat adanya tingkatan-tingkatan tertentu, antara lain :
-          Unstructured Problems
Adalah tingkatan permasalahan pada level TOP Manajemen yang sifatnya tidak terstruktur namun memiliki karakteristik yang khas dalam kompleksitas masalah yang ada. Tidak akan diketahui oleh pihak lain dan dapat menjadi rahasia suatu organisasi atau perusahaan. Masalah yang terjadi sangatlah rumit untuk diatasi.
è Marketing Problems (Masalah Pemasaran)
Permasalahan dalam hal pemasaran merupakan hal yang sulit diketahui terutama bagaimana cara pengelolaan produksi dan penyebaran, apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat konsumen saat ini, dan dimana lokasi-lokasi yang strategis. Seorang manajer perlu memahami dan mempelajari betul betapa susahnya menyelesaikan masalah seperti ini. Cara yang perlu digunakan manajer tingkat TOP atau level atas adalah menciptakan suatu produk dan jasa yang digemari oleh semua khalayak konsumen. Pengelolaan yang spesifik dan persebaran dengan lokasi yang strategis perlu dilakukan agar tidak terjadi kesinambungan dalam polemik masalah tersebut.
è Human Resource Problems (Masalah Sumber Daya Manusia)
Ada kalanya seorang manajer kelas atas memiliki masalah dalam hal pemanfaatan SDM dalam organisasi atau perusahaan yang dikelolanya, masalah yang terjadi adalah seringnya missed-communication dengan manajer dibawahnya atau bahkan dengan relasi-relasinya. Bagaimana manajer harus bisa mengatur SDM dalam jumlah banyak dan mengimbanginya dengan produktivitas ketenagakerjaan yang teratur dan tertib. 
è Manufacturing Problems (Masalah Penghasilan)
Suatu instansi, organisasi atau perusahaan yang menghasilkan produk, jasa atau informasi mengalami masalah dalam hal hasil tersebut, dalam artian bahwa apa yang telah dibuat terkadang tidak membuat para konsumen puas. Hal tersebut yang menjadikan seorang manajer kerepotan untuk membuat inovasi yang unik dan menarik konsumen agar tidak merugikan produktivitas perusahaan
è Financial Problems (Masalah Pendapatan)
Penghasilan per bulan adalah hasil yang wajib diberikan oleh instansi atau perusahaan kepada para SDM sebagai upah hasil jerih payah mereka, namun seringkali para SDM atau buruh menuntut upah dinaikkan, inilah yang menjadikan masalah pendapatan kian memburuk. Hasil kesepakatan bersama terkadang tidak menguntungkan sepihak. Dan sebagai seorang manajer harus dapat memutar otaknya agar tidak kehilangan SDM yang bermanfaat dan tidak mengurang pula hasil produksinya.
-          Semi-structured Problems
Adalah tingkatan permasalahan yang cukup kompleks dan sedikit rumit dalam penyelesaiannya dengan struktur yang terlihat semu karena permasalahan ini dimiliki oleh para Manajer Madya atau posisi manajemen level menengah. Dimana pada permasalahan ini korelasinya terkadang kacau karena bergantung pada baik-buruknya seorang manajer mengkomunikasikan antara pihak yang satu dengan yang lain atau sebagai perantara yang komunikan.
è Marketing Problems (Masalah Pemasaran)
Permasalahan pada pemasaran yang terjadi pada manajer Madya atau pada pengelolaan Middle Management terkait pada hal yang subjektif antara para pimpinan staff bidang pemasaran dengan penangggungjawab pemasaran (Leader Staff Marketing). Manajer Madya harus mampu sebagai penengah dan perantara yang terjadi akibat tidak adanya koordinasi yang baik terhadap beberapa pihak.
è Human Resource Problems (Masalah Sumber Daya Manusia)
Persoalan ini terjadi dan sering bilamana seorang manajer Madya tidak mampu mengelola dan mengkoneksikan antara lawatan para pimpinan staff di suatu bidang dengan beberapa bidang yang lain atau mendiamkan masalah yang ada akan menimbulkan efektivitas pada SDM ketenagakerjaan yang kacau. Perlu diwaspadai sebab dapat mengurangi efisiensi kerja secara maksimal.
è Manufacturing Problems (Masalah Penghasilan)
Penghasilan produksi yang dimiliki suatu instansi organisasi atau perusahaan terkadang mengalami kendala tertentu dalam pengelolaannya. Seorang manajer Madya harus mampu memiliki strategi yang jitu agar penghasilan produksi barang, jasa, dan informasi ada secara maksimal. Rata-rata mengalami penurunan, namun terkadang sebaliknya mengalami kenaikan. Konvensi yang terjadi adalah bagaimana cara seorang manajer Madya dapat mengatasi masalah pada penghasilan produk perusahaan yang berlebih namun kurang diminati para konsumen. Jalan keluar haruslah dicari dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
è Financial Problems (Masalah Pendapatan)
Pendapatan para karyawan yang seringkali mendapat komplain dari para pimpinan staff terkadang berujung pada tindakan anarkis para buruh atau karyawan yang tidak dapat menerima pendapatan mereka yang dinilai minim dan tidak sepadan dengan hasil jerih payah mereka. Sebagai manajer Madya haruslah mampu menjembatani permasalahan ini karena pengawasan dan tanggungjawab masalah ini hanya dapat dikomunikasikan kepada para atasan untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Sebagai penengah dalam suatu problematik, maka harus adil dan tidak memihak siapapun.   
-          Structured Problems
Adalah tingkatan permasalah yang tidak begitu rumit dalam penanganannya, namun fleksibilitas kurang dan sering terjadi didalam suatu organisasi atau instansi suatu perusahaan. Permasalahan ini muncul dan dihadapi oleh para manajer suatu bidang atau First Level Management. Permasalahan ini terlihat dan terstruktur karena berkaitan langsung dengan para staff atau para pekerja.
è Marketing Problems (Masalah Pemasaran)
Persebaran produk barang dan jasa serta informasi tertentu yang dimiliki suatu instansi organisasi atau perusahaan menjadi tanggungjawab langsung para pimpinan staff atau manajer bidang tertentu. Sebagai seorang manajer haruslah tahu dan pandai menemukan lokasi yang strategis, banyak minat konsumen, dan tahu harga saing dalam pemasaran yang ada.
è Human Resource Problems (Masalah Sumber Daya Manusia)
Pemberdayaan SDM adalah salah satu faktor kemajuan organisasi atau perusahaan untuk dijadikan sebagai tenaga kerja yang ahli pada bidangnya merupakan tanggungjawab langsung Manajer staff bidang tertentu. Namun, masalah yang sering terjadi adalah penempatan SDM yang tidak sesuai bidangnya dan berakibat pada menghambatnya produktivitas instansi organisasi atau perusahaan. Perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan tertentu didalamnya.
è Manufacturing Problems (Masalah Penghasilan)
Penghasilan produk barang, jasa, maupun informasi yang terjadi langsung merupakan tanggungjawab seorang Manajer Staff atau First Level Management yang mana acapkali terjadi persoalan yang tidak sesuai dengan pemikiran atau strategi yang dimiliki dalam menangani persoalan tertentu. Terkadang produktivitas berlebih namun minat konsumen kurang, atau sebaliknya produktivitas tidak mampu mengatasi permintaan para konsumen. Maka, wajib dan harus mampu memikirkan kembali serta memiliki strategi yang ampuh bagaimana cara menanggulanginya.
è Financial Problems (Masalah Pendapatan)
Pendapatan merupakan hak bagi para pekerja atau semua faktor SDM yang ada diperusahaan atau organisasi tertentu sebagai ganti jerih payah mereka. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah protes para pekerja mengenai gaji yang minim, sebagai manajer yang ahli maka harus memikirkan apa yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaian agar pendapatan mereka tidak berakibat dalam merugikan perusahaan atau organisasi tersebut. Serta mampu bertindak dalam konsolidasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara bawahan dengan pihak yang lebih atas.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Bagi Perusahaan

1. Cost leadership (keunggulan biaya) – menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya rendah.
2. Product differentiation (perbedaan produk) – mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing.
3. Innovation – menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi atau mendistribusi produk dan jasa.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

PENGANTAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Masyarakat Pra – Informational

Masyarakat Informational

KOMPONEN DAN STRUKTUR

* Batch Procesing (Proses Pengelompokan)

Mengapa Perilaku Organisasi Penting Untuk Dipelajari ?

E- Government: Munuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia

• December 7th, 2011
• Posted in Kuliah
• Write comment
•  

Negera Indonesia adalah negera besar . Salah satu negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara ini memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km2 yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Luas wilayah yang demikian besarnya masih terbagi-bagi menjadi belasan ribu kepulauan dengan akses ke daerah satu dengan daerah lain tidak selalu mudah. Hal ini disebabkan karena pembangunan diberbagai aspek kehidupan, khususnya pembangunan dalam bidang transportasi belum merata menjangkau ke semua daerah. Tidak hanya itu, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dengan tingkat heterogenitas suku, budaya, agama, dan ras yang tinggi. Kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan birokrasi di Indonesia.
Negara yang memiliki sekitar 13.487 pulau ini beribu kota di Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, Pulau Jawa menjadi salah satu pusat peradaban, moderenisasi, dan pemerintahan. Maka tidaklah heran segala aktivitas vital yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara terpusat di Pulau Jawa. Keadaan demikian tentu menjadi penghalang bagi masyarakat-masyarakat non-Pulau Jawa untuk mengakses berbagai kepentingannya sebagai warga negara, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan birokrasi. Maka sejak reformasi yang bergulir pada tahun 1998 Indonesia mengubah dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Maksud dari perubahan ini adalah , pemerintah berharap pelayanan publik di daerah akan semakin baik dengan menggali keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Sehingga kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan benar-benar merepresentasikan harapan dan karakteristik masing-masing daerah. Sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi birokrasi yang dicita-citakan dapat tercapai.
Namun pada kenyataannya, desentralisasi yang dicita-citakan akan memberikan pelayanan publik yang maksimal di seluruh wilayah Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain permasalahan baru muncul, desentralisasi justru menjadi celah berkembangnya tindakan korupsi yang semakin merajalela. Jika pada sistem sentralistik, cenderung pejabat pusat yang melakukan tindak pidana korupsi karena kewenangannya yang tidak terbatas, sedangkan pada sistem desentralisasi pejabat daerah pun dapat melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi mengingat mereka kini juga memiliki kekuasaan yang besar pada proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pelayanan publik.
Maka tidaklah heran, apabila kita pernah mendengar bahwa semboyan para birokrat Indonesia adalah “kalau bisa sulit kenapa dipermudah?”. Karena dengan semboyan tersebut maka setiap aspek penyelenggaraan negara terutama dalam hal pelayanan publik dapat digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang tambahan bagi Sang Birokrat. Masyarakat yang mendapat pelayanan yang cepat dan baik adalah mereka yang mau membayar pungutan-pungutan liar. Sedangkan yang tidak mau membayar, akan cenderung dikesampingkan dan diperlambat. Akibatnya prinsip birokrasi yang seharusnya efektif dan efisien justru menjadi birokrasi yang sulit dan berbelit-belit.
Selain itu, sistem birokrasi yang dikelola masing-masing daerah juga tidak terintegrasi dengan baik dengan pemerintah pusat. Akibatnya pengawasan dan evaluasi peyelenggaran negara oleh pemerintah pusat di masing-masing daerah sangat lemah. Hal ini kembali menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Contoh yang sering kita dengar adalah masalah korupsi dalam hal pengadaan barang, baik dengan sistem lelang, tender, maupun sistem yang lainnya. Sebelum adanya e-procurenment sistem pengadaan barang tersebut cenderung dilakukan secara tertutup. Masyarakat pun juga memiliki tingkat keasadaran yang rendah dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Konsdisi demikian membuat sejumlah pejabat terkait dengan mudah melakukan deal-deal tertentu dengan pengusaha. Sehingga pengadaan barang yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan publik justru menjadi kesempatan untuk meraup keuntungan pihak atau kelompok tertentu. Akibatnya tidak jarang anggaran untuk proyek-proyek tertentu di daerah digelembungkan dari sewajarnya.
Dengan segala permasalahan yang semakin hari semakin rumit tersebut sudah selayaknya dilakukan reformasi birokrasi untuk menunjang terciptanya Good Governence yang dicita-citakan oleh hampir semua negara di dunia ini. Salah satu alternatif reformasi birokrasi tersebut adalah dengan memanfaat teknologi atau sistem informasi yang kini berkembang semakin cepat dan semakin canggih.
Gagasan e-Government
Perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan semakin beragamnya sistem informasi yang berkembang. Kondisi ini juga didukung oleh kemampuan finansial masyarakat yang semakin berkembang dari hari ke hari, maka sebagian besar masyarakat kini memiliki teknologi yang setidaknya akan memudahkan komunikasinya. Namun ternyata sistem informasi yang ada kini tidak hanya mempermudah hubungan antar individu saja tetapi juga mempermudah hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.
Salah satu konsep yang mempermudah hubungan tersebut adalah sistem E-Government. E-Government yang “juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Berdasarkan definisi dari World Bank, eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. (www.worldbank.org). Dalam prakteknya,eGovernment adalah penggunaan Internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.”
Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi eGovernment adalah untuk menciptakan customer online dan bukan in-line. eGovernment bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu eGovernment juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. eGovernment dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. eGovernment juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari eGovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).
Di Indonesia, gagasan tentang E-Government ini mulai berkembang sejak tahun 2000-an. Pada saat itu berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah, baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. Melihat tingginya desakan untuk melakukan internetisasi serta semakin sadarnya pemerintah pentingnya birokrasi sebagai urat nadi pemerintahan dan birokrasi yang baik adalah yang efektif dan efisien maka tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum. Sedangkan dari pemerintah sendiri inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, eGovernment wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.
Meskipun masih relatif muda, namun sistemnya sudah cukup baik. Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik. Masih terdapat pulau-pulau E-Government yang terbentuk dalam NKRI dan memperlebar jurang integrasi database nasional.
Di balik kelemahan-kelemahan tersebut ternyata masih banyak pihak yang memperjuangkan akan tetap berjalannya e-goverenment. Pada tanggal 27 Juni 2005 Bambang Dwi Anggono, biasa di panggil Ibenk, membentuk mailing list egov-indonesia@yahoogroups.com tempat berdiskusinya para aktifis e-government Indonesia, pada pertengahan 2006 telah melibatkan hampir 400 aktifis di dalamnya. Mailing list egov-indonesia merupakan mailing list paling aktif diantara berbagai tempat diskusi egov dan berusaha menjebatani keterbatasan kemampuan daerah dan pusat melalui kebersamaan dan saling mendukung dengan mengesampingkan ego sektoral. Sinergi antara Akademisi, Bisnis dan Government diyakini akan mampu membawa E-Government ke arah yang lebih baik.
Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi
Terkait dengan sistem birokrasi Indonesia yang cenderung lambat dan berbelit-belit, maka kalangan tertentu mengemukakan pentingnya reformasi birokrasi. Kata reformasi diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization.
Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
Istilah efektivitas dan efisiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam sektor publik yakni pemerintah. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Apabila membicarakan efektivitas dan efisiensi maka harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.
Dalam pelayanan publik apabila kedua hal diperbandingkan maka efektivitas jauh lebih penting dari efisiensi. Suatu pelayanan publik yang tidak efisien masih dapat dimaklumi sepanjang pelayanan itu efektif bagi masyarakat (Putra :19).Efektivitas dapat dilihat dari 3 pendekatan yakni (Putra:22)
• Pendekatan Sasaran (goal approach), mengukur efektivitas dari segi output.
• Pendekatan Sumber (system resource approach), melihat dari inputnya
• Pendekatan Proses (process approach), yakni menekankan pada faktor internal organisasi publik, seperti efisiensi dan iklim organisasi.
Akan tetapi walaupun pelayanan publik lebih menekankan efektivitas daripada efeisiensi, dalam tataran praktis konsep efektivitas tidak dapat dipisahkan dari konsep efisiensi. Unsur efisiensi adalah salah satu determinan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan bisa dikategorikan efektif atau tidak sebagaimana pendekatan ketiga.
Sementara itu Birokrasi diartikan sebagai kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintah. Dalam pengertian selanjutnya birokrasi adalah pegawai pemerintah, yang menjalankan dan menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik, dan penerapan kebijakan pemerintah, yang biasanya disebut pegawai Sipil (Rozi:10). Dalam hal di Indonesia lebih dikenal dengan istiah Aparatur Pemerintah.
Birokrasi dalam pengertian keseharian selalu dimaknai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Tjokrowinoto:112). Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani orang banyak. Walaupun persepsi ini mengandung titik–titik kelemahan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. Pemaknaan birokrasi sebagai organ pelayanan bagi masyarakat luas tentu merupakan pemaknaan yang bersifat idealis, dan pemaknaan ideal terhadap fungsi pelayanan yang diperankan birokrasi tidaklah bisa menjelaskan orientasi birokrasi.
Lalu pertanyaanya bagaimana upaya yang dilakukan agar birokrasi mampu melaksanakan misi utama yakni memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Jawabannya harus dengan melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku / etika (the ethics being).
E-Government Terkait dengan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
Penggunaan TI ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. E-Government juga dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan Pemerintah.
E-Government merupakan sistem TI yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, e-Government, merupakan bentuk pemanfaatan TI untuk mendukung aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas internal maupun di lingkungan Pemerintah Daerah serta aktivitas pelayanan publik.
Pendayagunaan e-Government juga sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas di sini dapat diperoleh karena otonomi daerah lebih menekankan pada kedekatan pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daearah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efisiensi, efektifitas dan transparansi ini merupakan unsur yang penting dalam pengembangan e-Government, sehingga e-Government sangat sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Disamping itu, e-Government diharapkan dapat mendukung perbaikan produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan maupun peningkatkan petumbuhan ekonomi. Dengan demikian, untuk menghadapi era global ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun ketangguhan di segala bidang. Disamping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan oleh masyarakat, menjadikan pemerintah daerah harus kreatif di segala bidang dan mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada termasuk pendayagunaan e-Government.
Efektivitas dan efisiensi juga akan berkaitan erat dengan good governance. Istilah good governance mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin mengemuka pada tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah dengan negara-negara luar beserta lembaga-lembaga pemberi bantuan yang semakin menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Lembaga-lembaga pemberi donor baik yang bersifat multirateral maupun bilateral mengaitkan penerapan good governance dengan kebijakan pemberian bantuan. Good governance dijadikan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan baik berupa pinjaman (loan) maupun hibah (grant).
Governance merupakan tata pemerintahan, good governance adalah tata pemerintahan yang baik. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.
Menurut Bintoro, good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Lebih jauh, Bintoro menyatakan Pemerintah maenjadi agen perubahan (agent of change) dari suatu masyarakat (berkembang/developing) dalam negara berkembang. Selanjutnya, UNDP (1997) mendefinisikan good governance sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan-urusan negara, yang memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks dimana warga negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada di antara mereka (http://ww. mirror.undp.org/magnet/policy/ cahapter1.htm, 31/7/2009). Selain itu, menurut Effendi, (2000), istilah good governance juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Domai, 2009).
Good governance melebihi ruang lingkup e-Government. E-government didefenisikan sebagai penyampaian layanan dan informasi dari Pemerintah kepada publik menggunakan sarana elektronik. E-Goverment memungkinkan warga negara berkomunikasi antar mereka maupun dengan pemerintah, dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengekpresikan kebutuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan menggunakan e-Government sebagai sarana. Pendayagunaan e-Government, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dalam aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas intern dalam satu lembaga maupun antar lembaga pemerintah serta aktivitas pelayanan publik.
Dari berbagai definisi tersebut di atas, secara sederhana pemahaman mengenai good governance dapat dikatakan sebagai tata pemerintahan yang baik, dalam implementasinya tidak mudah untuk mengimplementasikan secara seragam. Namun demikian, pada hakekatnya keragaman makna tersebut memiliki kesamaan prinsip dan tujuan yakni terselenggaranya pemerintahan yang seimbang di antara semua komponen pelaku. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, ada ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan di antara mereka. Dengan proses seperti ini diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi antara pemerintah dan masyakat.
Tujuan dan Manfaat e-Government
Konsep e-Government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efekti,f dan transparan. Hal ini diperlukan mengingat semakin dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem. Selain itu seperti telah disebutkan di atas, e-Government ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang tercermin dari pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan demikian transparansi merupakan unsur penting untuk penerapan e-Government dalam pemerintahan yang modern karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang merupakan tanggungjawab dari aparatur negara.
Implementasi e-Government di instansi pemerintahan dapat membawa manfaat, antara lain :
• Pelayanan/service yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu pegawai kantor.
• Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan perasaan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak.
• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya misalnya data tentang sekolah, rumah sakit, dll.
• Pelaksananan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video konferensi. Bagi indonesia yang memiliki area yang luas hal akan sangat membantu. Koordinasi, tanya jawab, diskusi antar pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi yang sama, tidak lagi harus berkumpul di satu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.
Pendayagunaan e-Government bukan berarti menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain otomatisasi sistem, melainkan bertujuan lebih dalam dari itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum pendayagunaan e-Government. E-Government memerlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan bersinergi dengan masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.
Tidaklah mengherankan apabila negara yang dapat menjalankan e-Government sebagian besar adalah negara-negara maju karena dalam konteks e-Government seutuhnya bukanlah semata-mata hanya situs informasi. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informasi dari berbagai lembaga-lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara.
Keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan e-Government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan on-line akan tetapi lebih luas dari pada itu karena kinerja pada sektor publik juga akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Gupta & Jana (2003) berpendapat bahwa e-Government tidak lagi dilihat sebagai suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi semua negara yang bertujuan untuk lebik baik dan lebih efisien (Dhilon, 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan e-Government ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Pendayagunaan e-Government ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam administrasi pemerintahan dan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah.
Di era globalisasi, penerapan e-Government sangat penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antar pemerintah. Selain di Uni Eropa beberapa negara di Asia telah menggunakan e-Government untuk melaksanakan hubungan bilateral mereka. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan tujuan yang ingin dicapai mau tidak mau pemerintahan di Indonesia juga dituntut untuk menerapkan e-Government. Pada kondisi saat ini penggunaan e-Government sudah menjadi suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk kepentingan hal itu pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan government on-line secara efektif, serta mengintensifkan pendidkan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai pemerintahan di semua tingkatan.
Wujud Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dengan E-government
Mengingat kelebihan-kelebihan yang dimiliki e-government dibandingkan dengan sistem birokrasi tradisional maka e-government mulai banyak diterapkan di negara-negara di dunia, khususnya negara maju. Beberapa negara telah membuktikan keberhasilan mereka dalam memanfaatkan e-Government untuk mendukung good governance. Banyak negara telah menggunakan internet sebagai sarana pelayanan publik yang menghasilkan transparansi, akuntabilitas, adil (fair), efektif, dan dapat mengakomodasi partisipasi seluruh warga masyarakat. Sebagai contoh penyelenggaraan distance learning melalui internet yang dirancang khusus untuk meningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri di Mexico dan Kanada merupakan contoh bagaimana TI digunakan dalam mendukung upaya good governance (Wigrantoro, 2004).
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Accenture pada tahun 2001 negara yang telah menerapkan e-Government berdasarkan ranking secara berurutan, yaitu: Kanada, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Denmark, Inggris, Firlandia, Hong Kong, Jerman, Irlandia, Belanda, Perancis, Norwegia, Selandia Baru, Spanyol, Belgia, Jepang, Portugal, Malaysia, Italia, Afrika Selatan dan Meksiko (Setiawati, 2009)..
Beberapa contoh implementasi e-government yang mendominasi di seluruh dunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain pendaftaran kelahiran, pernikahan dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dsb.
Sebagai studi komparatif, dapat kita simak penerapan e-Government di negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu komunitas yang telah menerapkan e-Government dengan sukses. Hanya Canada, Singapura dan Amerika yang telah mengungguli Uni Eropa dalam area e-Government. Uni Eropa sendiri telah memiliki official website yang cukup modern dimana setiap masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan kebijakan serta dasar hukum kebijakan pemerintah tersebut. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para pengambil keputusan melalui fasilitas chatting. (www.europa.eu.int). Dengan portalnya yang sangat besar kapasitasnya, para warga dapat melamar pekerjaan serta magang di institusi tersebut. Masih banyak lagi fasilitas yang diberikan melalui portalnya. Untuk memotivasi public service dalam melaksanakan e-Government, e-Europe awards (www.e-europeawards.org) dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi sharing experience dan mutual learning antar anggota Uni Eropa. Selain itu eGovernment di Eropa juga ditampilkan dengan memberikan fasilitas akses langsung ke portal pemerintahan negara anggota dan negara aplikan serta negara Eropa lainnya. Contoh best practice yang terdapat di Belanda antara lain administrasi bea cukai yang dapat dilakukan secara online sehingga dapat dikontrol dan mengurangi kasus suap. Di Inggris para warga negaranya dapat melakukan aplikasi dan pembaharuan paspor secara online. Sedangkan di Perancis, pembayaran kembali biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan oleh perusahaan asuransi telah dapat dilakukan secara online. Pemerintahan daerah Bonn di Jerman saat ini menyediakan pelayanan online berupa pendaftaran Taman Kanak-Kanak. Melalui portal online-nya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai seluruh TK di kota itu dan orang tua murid dapat mendaftar secara langsung untuk dihubungi melalui telepon.
Penerapan benchmarking process dan best practice dissemination Uni Eropa telah membuahkan hasil yang cukup fantastis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cap Gemini Ernst & Young terhadap penerapan e-Government di Eropa diperoleh bahwa 5 negara (Denmark, Perancis, Italia, Swedia dan Finlandia ) telah berhasil menerapkan pelayanan elektronik secara penuh untuk beberapa jenis pelayanan seperti pajak pendapatan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 86 % pelayanan publik di Uni Eropa telah tersedia secara online.
Selain itu suksesnya e-Government di Eropa merupakan kontribusi kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik e-Government itu sendiri. Soft policy berupa kebijakan Open Method Coordination pada e-Government Eropa yang dimulai dengan visi yang luas dan jelas dan diikuti dengan dissemination, proses benchmarking, monitoring berkala, evaluasi dan review secara pasangan dan diorganisir sebagai proses pembelajaran mutual terbukti sukses dalam rangka melaksanakan e-Government di Eropa.
Penutup
Terkait dengan sistem birokrasi yang dikenal sulit, berbelit-belit, dan banyak terjadi korupsi, pada dasarnya kini telah ditemukan solusi terbaru atas permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi kini telah tercipta sistem e-government, yaitu upaya pelayanan publik dengan berbasis internet. Sistem e-government ini menawarkan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi dari pemerintah dan sebaliknya. Selain itu e-government juga memberi kemudahan akses informasi antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan kalangan usaha. E-government dengan sistem kecanggihannya juga memiliki kelebihan dalan hal tranparansi dan akuntabilitas. Sehingga korupsi yang sering terjadi dalam tataran penyelenggara negara dapat diminimalisir atau ketika semua pihak benar-benar berkomitmen dan konsisten untuk memanfaatkan e-government ini sebaik mungkin tidak mustahil seiring berjalannya waktu korupsi dapat dihilangkan.
Namun pelaksanaan e-government di negara berkembang seperti di Indonesia juga masih menemui banyak kendala sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Terlepas dari kendala-kendala tersebut pada dasarnya e-government sangat mendorong terciptanya efektivitas, efisiensi, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang pada akhirnya nanti dapat tercipta suatu birokrasi yang diidam-idamkan atau tercipta suatu good governance.
 i dan review secara pasangan dan diorganisir sebagai proses pembelajaran mutual terbukti sukses dalam rangka melaksanakan e-Government di Eropa.
Penutup
Terkait dengan sistem birokrasi yang dikenal sulit, berbelit-belit, dan banyak terjadi korupsi, pada dasarnya kini telah ditemukan solusi terbaru atas permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi kini telah tercipta sistem e-government, yaitu upaya pelayanan publik dengan berbasis internet. Sistem e-government ini menawarkan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi dari pemerintah dan sebaliknya. Selain itu e-government juga memberi kemudahan akses informasi antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan kalangan usaha. E-government dengan sistem kecanggihannya juga memiliki kelebihan dalan hal tranparansi dan akuntabilitas. Sehingga korupsi yang sering terjadi dalam tataran penyelenggara negara dapat diminimalisir atau ketika semua pihak benar-benar berkomitmen dan konsisten untuk memanfaatkan e-government ini sebaik mungkin tidak mustahil seiring berjalannya waktu korupsi dapat dihilangkan.
Namun pelaksanaan e-government di negara berkembang seperti di Indonesia juga masih menemui banyak kendala sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Terlepas dari kendala-kendala tersebut pada dasarnya e-government sangat mendorong terciptanya efektivitas, efisiensi, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang pada akhirnya nanti dapat tercipta suatu birokrasi yang diidam-idamkan atau tercipta suatu good governance.